Raker Dengan Menteri Nadiem Senator Jihan Sampaikan Aspirasi Lampung

 

Jakarta, petitum.id – Senator Lampung dr. Jihan Nurlela menyampaikan enam poin penting dalam Rapat kerja Komite III DPD RI bersama Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim. Adapun enam poin itu mulai dari Pendidikan tatap muka (PTM), UU Pendidikan Dokter, Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter (UKMPPD), Dokter layanan primer (DL), dan bidang kebudayaan cagar budaya.

Terkait PTM, kepada Nadiem, Jihan meminta Kemendikbudristek untuk berhati-hati dalam membuka PTM.

“Apresiasi saya atas capaian Kemendikbdristek di tahun 2021. Selanjutnya mengenai PTM, saya sepakat bahwa learning lost, sangat ugent, darurat harus segera diatasi. Karena jika ini permanen tentu akan berdampak pada visi kita 2045, menjadi anak indonesia generasi emas. Jika itu gagal, maka kita lembaga yang bertanggungjawab menjadikan visi itu gagal, karena itu saya sepakat PTM tetapi perlu fleksibilitas juga,” ungkapnya.

Menurut Jihan, fleksibilitas itu dengan mendengarkan juga masukan-masukan lain, terkait kondisi pandemi covid 19 di Indonesia.

“Mendengarkan apa yang jadi masukan-masukan, Pandemi Covid ini kita tidak pernah tahu, omicron memang mortalitasnya rendah, tapi jangan sampai yang akan datang terjadi mutasi lagi, apakah akan ganas atau mematikan, kita tidak pernah tahu. Jadi pak menteri jangan berpatokan kepada survei saja bahwa masyarakat 90 persen ingin PTM,” tandasnya.

Selanjutnya dr. Jihan Nurlela sebagai senator berlatarbelakang dokter membeberkan sejumka aspirasi di dunia kesehatan.

“Bicara pendidikan dokter bagaimana kita memandang kesehatan bangsa kita ke depan, karena dokter adalah pilar utama dalam meujudkan kesehatan nasioal yang kita harapkan. Karena itu jika ada yang menyebut RUU Dikdok (pendidikan dokter) tidak selaras dengan pendidikan kita tolong jelaskan dimana? Karena ini adalah aspirasi dari kolega saya sesama dokter juga,” ungkapnya.

Masih berkaitan dokter, Jihan menyayangkan Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter (UKMPPD).

“Kami mendapatkan masukan dari IDI, sebagikan UKMPPPD itu tidak dijadikan satu-satunya syarat kelulusan. Bayangkan pak menteri, kita setelah pendidikan kedokteran empat tahun menjadi sarjana kendokteran, ditambah koas 2 tahun, enam tahun, kemudian ditentukan oleh UKMPPPD yang hanya beberapa menit itu. Rasanya tidak fair kalau hanya ditentukan oleh UKMPPPD yang beberapa menit itu, bagaimana dengan nilai-nilai yang didapat sebelumnya?” tandas Jihan.

Selanjutnya aspirasi bidang kedokteran yang disampaikannya yakni terkait uji kompetensi dokter yang dilakukan panitia adhoc.

“Kemudian panitia uji kompetensi, adhoc, tidak berlembaga hukum, sedangkan dasar lembaga sertifikasi harus berbadan hukum, ini bagaimana pak Menteri? Tanyanya.

Terakhir di bidang kedokteran, dr. Jihan menanyakan mengenai kerancuan Dokter Layanan Primer (DLP) yang disebut setara dotker spesialis.

“Dokter layanan primer (DLP) disebutkan setara spesialis, padahal DLP ini dokter komunitas, bukan setara spesial, karena hanya ada dua dokter umum dan dokter spesialis,” imbuhnya.

TACB Metro

Tim Ahli Cagar Budaya Kota Metro, menjadi salah satu perhatian Jihan yang disampaikan langsung kepada Menteri Nadiem.

“Di Lampung ada satu kota dari 15 kabupaten/kota, yang sudah punya satu tim ahli cagar budaya. Daerah lain kenapa sulit? Karena adminsitrasi yang mahal, adminstrasi ribet, satu orang bisa Rp12 – Rp13 juta baru pendaftarannya saj.  Mungkin ini bisa jadi pertimbangan, agar objek cagar budaya bisa diiurus daerah pak Menteri,” ujarnya.

Keberadaan tim ahli cagar budaya menurut Jihan sangat penting untuk pelestarian sejarah dan budaya lokal. Karena itu, sudah seharusnya daerah yang memahami itu mengambil peran penting ini.

“TACB Metro kebetulan akan meresmikan museum mini, saya mohon minta video ucapan selamat melalui video, sebagai bentuk support kepada tim TACB kota metro, setelah ini saya izin menghubungi staf pak menteri, untuk video ucapan support TACB kota Metro,” pungkasnya.

Beni