Pendidikan

Konflik Agraria di Masa Pandemi Diprediksi Masih Akan Terus Terjadi

• Bookmarks: 332


 

Bangka Belitung, petitum.id- Konflik agraria yang telah terjadi sejak lama diprediksi masih akan terus terjadi meskipun di masa pandemi. Hal tersebut terungkap dalam Seminar Online Jurusan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bangka Belitung, Rabu (17/2/2021)

Dosen FISIP UBB Komang Jaka ferdian menjelaskan seminar yang dibuka oleh Dekan FISIP UBB Sujadmi ini sendiri dimoderatori oleh Dosen FISIP UBB La Ode Muhammad ini sendiri diikuti oleh sekitar 120an peserta.

“Alhamdulillah mahasiswa cukup antusias mengikuti seminar ini meski tidak dalam bentuk tatap muka langsung,” jelasnya.

Dalam pemaparannya Yahya Zakaria, M.Si. (Manager Hukum dan Tata Kelola, Sekretaris Sustainable Development Goals (SDGs) DKI Jakarta) menjelaskan pengalaman Dua Krisis yaitu pada tahun 1960-an pada Era Demokrasi Terpimpin dimana konflik cenderung horizontal antara warga vs tani kaya, pemuka agama, dsb dan dilanjutkan dengan tahun 1998 yang didominasi Soeharto dengan konflik vertical atau reclaiming dilakukan di atas tanah-tanah korporasi/konglomerat.

“Sampai detik ini pola perebutan pun mulai terstruktur dengan aksi-aksi yang nyata yaitu dengan tindakan Advokasi, kemudian terjadi reclaiming dan terjadi proses penguatan organisasi dan yang terakhir terjadilah krisis jelasnya

Menurutnya krisis bukan menjadi momen perluasan perampasan tanah oleh korporasi/pemodal, tapi justru pengalaman menunjukkan menjadi momentum rakyat merebut kuasa atas tanah”.

“Pandemi dan resesi ekonomi saat ini cenderung tidak berpengaruh pada perampasan tanah, terutama oleh korporasi. Yang dimana kemudian pada tahun 2021 ekonomi telah kembali membaik, karena banyaknya program pemulihan menyasar banyak sector jasa, tekstil, dan sebagainya bukan hanya dari sector pertanian. Sektor agraria akan begitu-begitu saja, kecuali memang ada kebijakan yang memprioritaskan sector perkebunan untuk memulihkan ekonomi pasca pandemi,” jelasnya

Sementara Oki Hajiansyah Wahab menjelaskan   permasalahan agrraia di Indonesia dipicu oleh ketimpangan distribusi lahan dimana sekitar 60% lahan di Indonesia digunakan untuk kegiatan koperasi bisnis perumahan dan industri ekstraktif.

“Empat hal yang faktor yang menjadi penyebab kuasa yang mengeksklusi pihak lain dari akses terhadap tanah sebagaimana dikemukakan Tana Li adalah Pertama, regulasi terutama berhubungan dengan berbagai peraturan sah dari Negara. Kedua, pemaksaan dengan kekerasan baik oleh Negara maupun actor non-negara. Ketiga, pasar yang membatasi akses ke tanah lewat mekanisme harga dan memberi insentif untuk klaim atas tanah yang lebih individualis. Keempat, legitimasi yakni aneka bentuk justifikasi moral, seperti klaim hak turun-temurun, pertimbangan ilmiah, rasionalitas ekonomi, dan klaim pemerintah untuk mengatur,” jelasnya.

Menurutnya ketimpangan kepemilikan secara ekonomi maupun politik pada akhirnya juga mempengaruhi kekuatan-kekuatan politik itu pasti didukung oleh kekuatan ekonomi dalam setiap pertarungan politik di daerah yang memungkinkan mereka mendapatkan lahan dan akses sumber daya alam lainya.”ungkapnya.

 

Afriyan

3 recommended
0 notes
32 views
bookmark icon

Write a comment...

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *