Berita
Internasional

MA Israel Tolak Legalisasi Pemukiman Israel di Tepi Barat

• Bookmarks: 17


 

Metro, petitum.id- Mahkamah Agung (MA) Israel hari Selasa (9/6) menolak UU yang ditetapkan pemerintahan Benjamin Netanyahu tahun 2017 yang melegitimasi pembangunan pemukiman Yahudi secara illegal di kawasan yang diduduki.

Seperti dilansir DW UU tahun 2017 itu memungkinkan perebutan tanah pribadi di wilayah Palestina untuk para pemukim ilegal Yahudi hanya dengan syarat pembayaran kompensasi kepada pemilik tanah warga Palestina. Berdasarkan hukum internasional, semua  permukiman Yahudi di Tepi Barat dan Yerusalem Timur, wilayah yang direbut Israel dalam Perang pada 1967  dianggap ilegal.

Sebelumnya pemberlakuan UU itu sempat  memicu kemarahan warga Palestina, lalu ditangguhkan setelah beberapa kelompok hak asasi Israel mengajukan gugatan ke pengadilan dan menuntut uji metarial secara hukum. Mahkamah Agung sekarang menyatakan UU tahun 2017 itu tidak sah.

“Menteri Urusan  permukiman Yahudi, Tzipi Hotoveli mengatakan, Mahkamah Agung telah “menyatakan perang terhadap hak orang Yahudi untuk menetap di tanah Israel”.

“Respons terbaik terhadap keputusan pengadilan adalah pencaplokan dan pembangunan berkelanjutan,” katanya dalam sebuah pernyataan.

Kelompok hak asasi Adala, mengatakan bahwa keputusan Mahkamah Agung itu “sangat penting” karena pemerintah Israel berniat mencaplok bagian-bagian Palestina di Tepi Barat.

“Pengadilan memutuskan bahwa parlemen Israel tidak dapat mengesahkan undang-undang yang melanggar hukum kemanusiaan internasional,” kata Adala dalam sebuah pernyataan.

Selama puluhan tahun, pembangunan permukiman ilegal Yahudi di kawasan yang diduki Israel menjadi penghambat utama dalam perundingan perdamaian Israel-Palestina.

Afriyan/DW

 

0 notes
7 views
bookmark icon

Write a comment...

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *