Berita
Nasional

LBH Jakarta : Menaikan Kembali Iuran BPJS Tanda Presiden Lakukan Pembangkangan Hukum

6


 

Metro, petitum.id- LBH Jakarta mendesak Pemerintah untuk mencabut Perpres 64/2020 dan menghentikan segala manuver hukum untuk menaikan iuran BPJS yang menyengsarakan rakyat serta menghentikan kebijakan jaminan kesehatan yang membebankan rakyat dan segera melakukan pembenahan tata kelola program Jaminan Kesehatan Nasional oleh BPJS sebagaimana amanat konstitusi.

Melalui siaran persnya LBH menilai langkah Presiden adalah bentuk pembangkangan hukum. Dalam Putusan MA 7P/2020, terdapat kaidah hukum yang dinyatakan hakim agung bahwa kebijakan menaikan iuran BPJS melanggar hukum sebab tidak didasarkan pada pertimbangan yang memadai dari segi yuridis, sosiologis dan filosofis.

“Oleh karena itu, meskipun nominal kenaikan iuran dalam Perpres 64/2020 berbeda, namun tindakan mereplikasi kebijakan serupa dengan dasar yang sama hanya menunjukan Presiden bermain-main dengan Putusan MA dan tidak menghormati hukum. Presiden melanggar ketentuan Pasal 31 UU Mahkamah Agung dan juga Asas-Asas pembentukan peraturan perundang-undangan dalam UU No. 12 Tahun 2011 dengan mereplikasi pengaturan yang telah dinyatakan tidak sah. Lebih jauh, tindakan Presiden adalah pelecehan terhadap prinsip dasar negara hukum dalam UUD 1945,” jelas LBH

LBH juga memandang Presiden kembali membebankan kelalaian negara dalam tata kelola BPJS kepada rakyat kecil. Sebagaimana diketahui bahwa dalam dua tahun terakhir carut marut tata kelola BPJS menyebabkan defisit dana jaminan sosial sebagaimana terlihat dalam Rencana Kegiatan Anggaran Tahunan BPJS Tahun 2019. Situasi tersebut melatarbelakangi kenaikan iuran BPJS dalam Perpres 75/2019. Meski demikian publik urung mendapat kejelasan dengan masih belum dibukanya hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan oleh BPJS meskipun Komisi Informasi telah menyatakan dokumen tersebut harus dibuka ke publik.

“Putusan MA 7P/2020 telah menyatakan bahwa pertimbangan kenaikan Iuran tidak didasarkan pada alasan yang layak dengan kebijakan tersebut, kondisi defisit dana Jaminan Sosial kesehatan yang sebenarnya ditimbulkan oleh kesalahan dan kecurangan dalam pengelolaan dan pelaksanaan program jaminan sosial oleh BPJS justru dibebankan kepada rakyat. Dengan dasar tersebut, kebijakan kenaikan iuran BPJS melanggar asas kemanusiaan, kemanfaatan dan keadilan sosial dalam penyelenggaraan Jaminan Sosial Nasional yang diatur dalam UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan UU No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS,’’ungkap LBH dalam siaran persnya.

LBH memandang  Jaminan Kesehatan adalah Hak Asasi Manusia sebagaimana dinyatakan dalam UUD 1945, UU Kesehatan, UU Jaminan Kesehatan dan UU HAM. Negara punya kewajiban menjamin ketersediaan, keterjangkauan, aksesibilitas hingga kelayakan budaya layanan kesehatan yang mana dalam hal ini salah satunya adalah menjamin Jaminan Kesehatan Nasional dapat dinikmati oleh seluruh rakyat dengan terjangkau dan fasilitas yang layak.

“Kenaikan iuran BPJS tentu akan semakin memperburuk kesejahteraan rakyat kecil di tengah pandemi Covid-19. Alih-alih memperbaiki dan memperkuat keterjangkauan layanan BPJS bagi rakyat kecil, Presiden justru semakin membebankan rakyat dengan kenaikan iuran BPJS,”tutup LBH.

Afriyan

0 notes
6 views
bookmark icon

Write a comment...

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *