Opini

Secuil Tips Meningkatkan Ranking SIPP

2712


 

Seorang kawan hakim Pengadilan Negeri (PN) di pelosok daerah melalui telpon bertanya pada saya tentang bagaimana caranya agar pengadilannya bisa meningkatkan ranking pada hasil evalusi implementasi SIPP pada Pengadilan Tingkat Pertama di Peradilan Umum. Kawan itu bilang, dia bosan melihat ranking pengadilannya tiap bulan dan tiap tahun berada pada ranking terbawah.

Saya terkejut dengan pertanyaan kawan ini. Terkejut karena ditengah wabah virus covid-19 ini ternyata masih ada hakim yang mikirin soal SIPP. Saya menduga mungkin seluruh kawan-kawan hakim dan PP kini gemar dengan pengisian SIPP Lalu saat berbicara ditelpon itu secara bersamaan saya membuka data web evaluasi implementasi SIPP menunjukan masih  dinamisnya tiap-tiap PN di Indenesia berkejar-kejaran dalam meraih poin di SIPP. Kulihat Pengadilan kawan hakim itu berada pada posisi ranking terbawah.

Kawan hakim ini jujur ingin tahu dan bertekad ingin paham. Menurut saya disinilah kunci untuk memulai meraih tekadnya. Saya antusias menjawab dan berbagi tips.

Saya pernah menulis terkait tema SIPP ini sewaktu rilis Ranking SIPP Pengadilan Negeri Tahun 2019 lalu. Maka pembicaraan saya dengan teman tersebut memancing saya untuk membuat seri tulisan lain tentang SIPP. Berikut rangkuman pembicaraan saya dengan kawan hakim tersebut.

Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) sebagai karya agung Mahkamah Agung RI (MA) ini adalah alat bantu untuk mengukur kinerja aparat pengadilan. Di Direktorat Peradilan Umum pelaksanaan SIPP ditegaskan  dalam SE Dirjen BadilumNomor: 3/DJU/HM.02.3/6/2014, tanggal 20 Juni 2014  tentang Administrasi Pengadilan Berbasis Teknologi Informasi di Lingkungan Peradilan Umum. SIPP telah mengalami berkali-kali pembaharuan versi hingga kini eksis dalam versi 330.1 dan percayalah developer berdasarkan masukan dari pengalaman praktek aparat pengadilan akan terus melakukan pembaharuan versi agar bisa menambah fitur-fitur baru dalam aplikasi ini.

Sebagai alat bantu maka penggunaan aplikasi SIPP tentu memudahkan buat aparat pengadilan yang bekerja didalamnya, memudahkan juga buat aparatur pengawas dan pimpinan mengukur kinerja anak

buahnya dan tentu saja ini juga memudahkan bagi masyarakat guna mengakses informasi  layanan publik dalam penyelesaian perkara di pengadilan. Ujung-ujungnya dari pelaksanaan SIPP ini adalah profesionalisme aparatur pengadilan dan ikhtiar mewujudkan visi Mahkamah Agung membangun peradilan yang Agung.

Data dan Poin dalam SIPP

Poin dalam statistik SIPP adalah data gambaran riil kinerja penyelesaian perkara di suatu pengadilan. Jadi kinerja yang tergambar dalam SIPP sesungguhnya tidak jauh-jauh dengan hasil kinerja riil faktual. (Jika masih ada suara yang bilang : “Ah poin dalam evaluasi SIPP itu kan bisa dibuat-buat” (sebaiknya orang yang bersuara begini disekolahkan lebih lama karena sudah menghina)

Data dan poin dalam  Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) sebagai hasil proyeksi digital dari kinerja  penyelesaian perkara meliputi 4 kategori yakni Kinerja, Kepatuhan, Kelengkapan dan Kesesuaian.

Masing-masing kategori memiliki unsur dan masing-masing unsur ada penjelasan cara meraih poin maksimalnya ( silakan buka web evalusi implementasi SIPP pada peradilan tingkat pertama Badan Peradilan Umum MA Lalu klik nama pengadilan berwarna biru yang dipilih dalam urutan ranking tersebut untuk mengetahui detil poin penilaian)

Jika pertanyaannya adalah bagaimana cara meningkatkan ranking SIPP suatu pengadilan maka jawabannya adalah:

Pertama : tingkatkan  detil kinerja, kepatuhan, kelengkapan dan kesesuaian aparatur pengadilan dalam menerima, memeriksa dan memutus perkara.

Kedua :  Pahami item dan poin-poin dalam fitur web evalusi implementasi SIPP pada pengadilan tingkat pertama.

Ketiga : pahami fitur aplikasi MIS SIPP sebagai alat ukur cepat bagi pimpinan dan aparatur pengadilan mengetahui kesalahan (mis) dan ketidaktepatan penginputan administrasi penangan perkara setiap harinya. Ini sangat memudahkan buat pimpinan dan aparatur pengadilan menemukan kesalahan dan keterlambatan  apa, siapa dan kapan bekerja.

Keempat : pahami fitur web SIPP lokal pengadilan setempat oleh seluruh aparatur pengadilan tersebut guna memantau statistik data dan reminder (pengingat)  seluruh kelengkapan data pada setiap detil pekerjaan di pengadilan bersangkutan.

Seluruh aplikasi SIPP dalam Evaluasi, MIS dan data SIPP lokal pengadilan tersebut harus dipahami utuh. Maka sering-seringlah dibuka web aplikasinya agar mengerti.

Mudah sebenarnya jika mau dipahami dan saya percaya mereka yang  paham tentang cara menyelesaikan perkara dan hubungannya dengan SIPP ini akan bersedia untuk berbagi dalam pengantar dan praktek selama 1 jam dalam sharing mengenai ini.

Isi Poin krusial dalam SIPP

Poin dan ranking SIPP tertinggi dan terendah itu bisa dilihat setiap hari dalam data aplikasi berbasis web tentang evalusi implementasi SIPP pada tingkat pertama. Bagaikan pertandingan liga sepakbola, masing-masing pengadilan negeri sebagai sebuah klub berlomba mengumpulkan poin setiap hari dan setiap bulannya.

Pada semester awal akan ada kejutan  pada papan klasmen dimana muncul pengadilan negeri yang melesat menduduki ranking atas karena berhasil mengisi seluruh unsur dalam detil kategori penilaian SIPP. Tapi pada semester berikutnya bisa jadi PN yang sempat bertengger di ranking teratas akan tergusur  ke bawah.

Ada item/unsur krusial yang bisa mendongkrak poin SIPP suatu pengadilan. Item tersebut adalah penginputan permohonan banding dan pengiriman berkasnya (poin : 25+25), penginputan permohonan kasasi dan pengiriman berkasnya (poin : 14+14), penginputan permohonan PK dan  pengiriman berkasnya (poin 14+14), penginputan data mediasi poin : 25), penginputan data diversi (poin : 14) dan penginputan data nilai sengketa/gugatan sederhana (poin : 14). Total nilai 159 poin. Jadi jika item ini sudah terisi dengan kepatuhan, kelengkapan dan kesesuaian yang maksimal maka selanjutnya penambahan poin ditingkatkan dari jumlah rasio penganan perkara atau memutus jumlah perkara sebanyak dan secepatnya lebih banyak dan lebih cepat dari jumlah  perkara masuk.

Memang bukan hal yang mudah buat pengadilan kecil di pelosok daerah untuk mengumpulkan seluruh poin dari item penginputan Banding, Kasasi, PK, Mediasi, dan Diversi serta Gugatan Sederhana. Memaksakan untuk penginputan permohonan kasasi atau PK dalam SIPP guna berlomba mengumpulkan poin SIPP itu sama saja dengan membujuk-bujuk salah satu pihak berpekara untuk melanjutkan upaya hukum. Tidakkah itu bertentangan dengan semangat MA untuk menekan jumlah perkara kasasi dan PK di MA?

Tapi syukurnya poin pada item tersebut hanya berlaku untuk penginputan pertama saja. Selebihnya jika ada permohonan kasasi atau PK tidak lagi menambah poin SIPP Pengadilan Negeri bersangkutan.

Saya memahami item atau unsur ini harus ada dalam aplikasi SIPP karena memang hal tersebut harus dimasukan dalam poin penilaian guna mengukur profesionalisme PN dalam kepatuhan dan kelengkapan terkait pentingnya kinerja yang berhubungan dengan kantor pengadilan lainnya yakni Pengadilan Tinggi dan MA. Kedepan dalam pembaharuan penilaian evaluasi SIPP sebaiknya juga diberi poin bagi pelaksanaan penetapan delegasi. Mengingat masih lambatnya kinerja delegasi ini dilaksanakan oleh pengadilan yang diminta melaksanakan delegasi.

Jadi jika seluruh poin kruisial dalam kategori penilaian SIPP  telah terisi maksimal maka fokus berikutnya adalah kontrol pengisian poin rasio penganan perkara atau memutus jumlah perkara sebanyak dan secepatnya lebih banyak dan lebih cepat dari jumlah  perkara masuk dalam kepatuhan, kelengkapan dan kesesuaian yang maksimal. Sehingga meraih raking SIPP teratas pada akhir tahun adalah keniscayaan.

Soal ranking evaluasi bulanan

Kawan hakim ini juga bertanya terkait rilis evalusi implementasi SIPP  bulanan. Karena Pengadilan Negeri ditempatnya pernah menempati ranking teratas diwilayahnya untuk bulan februari tapi ketika dicek ditotal bulan pada bulam april pengadilannya berada di ranking terbawah.

Saya jelaskan bahwa evaluasi implementasi SIPP bulanan itu berbeda dengan hasil evaluasi Implementasi secara total bulan.

Jika evaluasi implementasi SIPP dibuka pada pilihan bulan Februari-Februari maka yang muncul adalah data poin kinerja pengadilan dibulan Februari saja. Jadi data evaluasi setiap satu bulan tidak memberikan gambaran seutuhnya. Karena isi didalamnya hanya memuat data kinerja, kepatuhan, kelengkapan dan kesesuaian penyelesaian perkara di khusus sebulan saja.  Jadi data yang seutuhnya adalah data poin pada seluruh bulan dalam satu tahun. Sehingga terlihat ada perbedaan antara ranking untuk kinerja bulanan dengan ranking kinerja total bulan dalam setahun.  Jadi ranking yang sejati adalah data poin pada seluruh bulan dalam satu tahun.

Syamsul Arief

0 notes
2712 views
bookmark icon

Write a comment...

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *