Opini

E-Court dan Pengadilan Berwawasan Lingkungan

• Bookmarks: 26


Kita semua mengetahui bahwasanya bahan baku kertas adalah kayu. Guna menghasilkan kertas, pabrik kertas harus menebang pohon dengan jenis dan kualitas tertentu. Semakin banyak kebutuhan akan kertas maka akan semakin banyak pohon yang ditebang. Maraknya kasus penebangan liar pada hutan berimplikasi pada degradasi dan deforestasi hutan. Semakin banyak hutan yang digunduli untuk ditebang, maka kerusakan lingkungan yang terjadi akan berakibat pada perubahan iklim dan global warming.

Merujuk data World Wild Foundation (WWF) Indonesia, satu rim kertas setara dengan satu pohon berumur 5 tahun. Untuk setiap ton pulp membutuhkan 4,6 meter kubik kayu, dan 1ton pulp menghasilkan 1,2 ton kertas. 1 (satu) hektar hutan tanaman industri (acacia) dapat menghasilkan kurang lebih 160 meter kubik kayu. Jika pertahun diproduksi 3 juta ton pulp, maka membutuhkan 86.250 hektar hutan (Suma, 2019).

Tanpa kita sadari, sebenarnya banyak hal kecil dan sederhana yang dapat kita lakukan untuk mencegah atau memperlambat terjadinya kerusakan lingkungan. Penerapan e-Court sejatinya merupakan upaya untuk mendorong pengurangan pemakaian kertas atau sering disebut paperless. Kita bisa belajar dari Hoge Raad Belanda yang telah memulai digitalisasi pengadilan sejak tahun 2007. Digitalisasi pengadilan sendiri berarti mengubah cara kerja yang telah menjadi kebiasaan bertahun-tahun.

Melalui adopsi teknologi digital dan penerapan paperless society merupakan salah satu cara untuk menekan penggunaan kertas di era digital. Paperless adalah suatu usaha mengurangi pemakaian kertas, namun bukan meniadakan pemakaian kertas sama sekali. Paperless adalah bentuk ideal era informasi dengan kelebihan berupa efisiensi waktu, ramah lingkungan, manajemen dokumentasi lebih baik, sekaligus sebagai wujud tanggung jawab terhadap lingkungan.

Penerapan dan penggunaan e-Court yang terus berkembang pada setiap tahap proses peradilan, akan berdampak pada semakin berkurangnya penggunaan kertas. Dengan demikian, pengembangan e-Court di semua tahap pengadilan telah memulai budaya baru yang disebut paperless culture, yaitu lingkungan kerja atau gaya hidup di mana penggunaan kertas dihilangkan atau sangat dikurangi dengan mengubah dokumen dan kertas lain menjadi bentuk digital.

Paperless culture merupakan upaya kita untuk menjaga lingkungan secara berkelanjutan demi masa depan bumi yang lebih baik. Budaya paperless juga sejalan dengan regulasi yang diterbitkan pemerintah yakni Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Hal ini tentunya akan berdampak pada pelestarian lingkungan sekaligus menunjukan peradaban baru yakni komitmen bersama dunia pengadilan terhadap pelestarian alam.

Melalui langkah sederhana dengan meminimalisasi penggunaan kertas oleh lembaga pengadilan di Indonesia, akan melahirkan pengadilan yang ramah lingkungan (eco-court). Perubahan peradaban ini diharapkan akan mendorong aktivitas kerja yang tidak hanya berorientasi pada perubahan perilaku, budaya dan kinerja, tetapi juga meningkatkan kualitas lingkungan hidup.

 

Prof. Dr. Supandi (Guru Besar Tidak Tetap FH Universitas Diponegoro)

 

2 recommended
0 notes
6 views
bookmark icon

Write a comment...

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *